Menilik Pembatalan Kebijakan PPKM Level 3 saat Nataru : Sebuah Antisipasi atau Inkonsistensi Belaka?

Pemerintah akhirnya membatalkan PPKM Level 3 saat Natal dan tahun baru secara serentak di seluruh wilayah di Indonesia. Pembatalan pemberlakuan PPKM ini disampaikan oleh Menteri coordinator bidang kemaritiman, Luhut B. Panjaitan.

Regulasi:

Adapun regulasi awal Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 62 Tahun 2021 dan Surat Edaran (SE) Nomor 24 Tahun 2021 mengenai Peraturan Aktivitas dan Mobilitas Masyarakat selama periode Natal dan Tahun Baru (NATARU) 2022. Namun, untuk regulasi terkait pebatalan PPKM Level 3 saat NATARU ini masih disusun (informasi per 7 Desember 2021).

Alasan Pembatalan PPKM Level 3 saat Nataru:

Jadi, Indonesia sejauh ini berhasil menekan angka kasus konfirmasi Covid-19 harian dengan stabil dibawah angka 400 kasus, capaian vaksinasi dosis pertama di Jawa-Bali yang sudah mencapai 76 persen dan dosis kedua yang mendekati 56 persen. Lalu, vaksinasi lansia terus digenjot hingga saat ini mencapai 64 dan 42 persen masing-masing dosis pertama dan kedua di Jawa-Bali. Dalam beberapa hari kebelakang, kasus aktif dan jumlah yang dirawat di RS menunjukkan tren penurunan.

Alasan Pemerintah membatalkan menerapkan PPKM level 3 saat NATARU lainnya adalah terkait tren perubahan level PPKM Jawa-Bali. Salah satunya dengan ada 9,4 persen jumlah kabupaten kota di Jawa Bali yang berada di level 3. Hamper seluruh provinsi ada di level 2.

Model Kebijakan PPKM Level 3 saat Nataru:

Kebijakan PPKM Level 3 saat Nataru menggunakan model kebijakan incremental, kebijakan selalu bersifat serial, fragmentary, dan sebagaian besar remedial.

Menurut Howlett dan Ramesh (1995) hal ini mengangkat munculnya model Inkremental yang menggambarkan pembuatan keputusan kebijakan public sebagai satu proses politik yang ditandai dengan tawar menawar dan kompromi diantara pembuat keputusan yang cenderung memenuhi kepentingannya sendiri. Keputusan-keputusan seperti ini pada akhirnya dapat merepresentasikan keputusan yang riil bisa dicapai dari pada keputusan yang sangat diinginkan bisa dicapai.

Tanggapan dari beberapa pihak :

  • Pro : Dari kebijakan ini ada beberapa tanggapan dari pihak yang pro seperti himpunan pengusaha pribumi atau DKI Jakarta, karena merasa pembatala ini bisa mendorong adanya peningkatan produktivitas perekonomian di akhir tahun kemudian ada dari perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Provinsi Bali.
  • Kontra : Ada juga yang kontra dari fraksi-fraksi di DPR RI yang kontra dari fraksi, PKS, Fraksi Pan, Nasdm, Demokrat itu mereka menyatkan ketidaksetujuannya terhadap pembatalan ini karena dianggap kebijakannya plin-plan. Untuk presentasi capaian vaksin yang tinggi masih di level Jawa Bali dan belum menyeluruh di berbagai wilayah.

Catatan terkait kebijakan untuk kedepannya:

  • Pentingnya membangun dan menyampaikan narasi dan pesan secara efektif untuk membangun perilaku public.
  • Sebagaian besar focus pembahasan adalah pada penggunaan keahlian ilmiah dan teknis dalam mendukungkeputusan kebijakan, belum cukup fokus pada peran emosi dan pengaruhnya dalam melegitimasi keputusan dan mencapai hasil yang diinginkan.
  • Pandemi telah membaharui perhatian pada pentingnya dan betapa sedikit yang kita ketahui tentang belajar dibawah tekanan dan urgensi di tengah kritis.
  • Mengingat perlunya menghubungkan tanggapan massa dan keputusan kebijakan, pandemi memperkuat kebutuhan untuk mendorong pemahaman baik dalam pembuatan kebijakan publik secara Bersama-sama.

HIMIA FISIP UMJ

Official Website Himpunan Mahasiswa Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.