KAJIAN “PERAN WANITA DALAM JABATAN PUBLIK” 2019 PRESS RELEASE

HIMIA UMJ – Kajian yang bertemakan “Peran Wanita Dalam Jabatan Publik” telah dilaksanakan pada hari Selasa, 17 Desember 2019 bertempat diruang 307 gedung FISIP UMJ. Kajian ini dihadiri oleh mahasiswa aktif Administrasi Publik UMJ. Seiring dengan kemajuan zaman, tuntutan terhadap wanita semakin komplit. Buktinya tidak sedikit kaum wanita saat ini menjalankan fungsinya tidak hanya sebagai ibu rumah tangga saja, tetapi sudah meluas ke semua bidang mulai dari politik, sosial, budaya, ekonomi, dan bidang-bidang lainnya. Wanita sebagai warga negara maupun sebagai sumber daya insani pembangunan mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan pria dalam pembangunan disegala bidang. Jadi, tidak ada masalah bagi wanita untuk mengembangkan potensinya sehingga jumlah wanita yang menduduki posisi strategis sebagai perumus dan pelaksana kebijakan negara semakin bertambah. Wanita mempunyai hak untuk bekerja dalam berbagai bidang selagi pekerjaan yang dilakukannya dalam keadaan sopan, memelihara agamanya, dan menghindari kesan-kesan negatif terhadap diri dan sekitarnya. Keterlibatan wanita dalam pekerjaan tidak membebaskan mereka dari tanggung jawabnya kepada keluarga. Ini menunjukan wanita mempunyai tiga peranan serentak, yaitu sebagai ibu kepada anak, istri kepada suami, dan pekerja kepada Negara.

Perempuan telah memiliki peran yang cukup besar dalam mencapai kemerdekaan Indonesia. Salah satu bukti bangkitnya perempuan Indonesia adalah ketika Kongres Perempuan pertama kali diselenggarakan pada tanggal 22 Desember 1928. Kesempatan perempuan untuk menjajaki ranah public sebenarnya semakin terbuka lebar akibat munculnya semangat untuk mendorong kesetaraan gender dari organisasi internasional dan Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB). Hal tersebut ditegaskan dalam Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on the Elimination af All Forms of Discrimination against Women) atau CEDAW yang ditetapkan pada 18 Desember 1979. Selanjutnya, Indonesia meratifikasi konvensi tersebut kedalam Undang-Undang No. 7 tahun 1984 sebagai penegasan agar terwujudnya persamaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan di Indonesia dengan menghapus praktek diskriminasi yang menghambat kemajuan perempuan.

Hingga saat ini, peran perempuan di sector public juga semakin menunjukkan kemajuannya. Hal tersebut semakin terlihat pada dinamika pertumbuhan komposisi Srikandi Indonesia pada dunia politik yang selama ini identik dengan dunianya laki–laki, penuh intrik, dan keras, namun strategis bagi pengambilan keputusan dan kebijakan suatu negara. Kesetaraan gender perlu diwujudkan dalam mengisi jabatan-jabatan public sebagai bagian dari kampanye Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).

Di jabatan pimpinan parlemen, baik MPR, DPR, dan DPD perlu ada kursi untuk perempuan, sehingga tercipta keseimbangan peran antara pejabat public laki-laki dan perempuan “Ketika perempuan duduk sebagai pembuat kebijakan, maka good for women good for all. Perempuan selalu berpikir tentang dirinya sendiri paling akhir. Pada tataran lembaga eksekutif, dari 7 presiden, Indonesia pernah dipimpin oleh seorang presiden perempuan, yakni Presiden kelima Indonesia, Megawati Soekarnoputri. Sementara, komposisi perempuan dalam Kabinet Kerja yang dibentuk oleh Presiden Joko Widodo merupakan yang terbanyak sepanjang sejarah kabinet di Indonesia, yaknis ebesar 24%. Menteri Perempuan hebat yang saat ini kita miliki adalah Sri Mulyani, Susi Pudjiastuti, Yohana Yembise, Puan Maharani, Retno Marsudi, Siti Nurbaya, Nila F Moeloek, dan Khofifah Indar Parawansa.

HIMIA FISIP UMJ

Official Website Himpunan Mahasiswa Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.